Kanselir federal satu-satunya anggota Pemerintah Federal yang dipilih. Konstitusi memberikan hak kepadanya untuk memilih sendiri para menteri sebagai pimpinan badan-badan pelaksana politik terpenting. Kanselir menentukan pula jumlah kementerian serta portofolio masing-masing. Di tangan kanselir terletak kompetensi menentukan garis haluan, yaitu hak kanselir untuk menetapkan titik berat pekerjaan pemerintah secara mengikat. Dengan adanya kewenangan itu, kanselir federal memiliki perbendaharaan alat kepemimpinan yang dapat dibandingkan dengan kekuasaan presiden di negara demokrasi presidensial.
Dewan Parlementer yang memutuskan undang-undang dasar pada tahun 1949 mengacu kepada contoh perdana menteri Inggris ketika membahas kewenangan kanselir. Alat kekuasaan yang dimiliki perdana menteri itu persis sama dengan milik kanselir. Namun dalam kenyataan, kuasa kanselir jauh lebih kecil dibandingkan dengan kuasa perdana menteri Inggris. Dalam sistem parlementer Inggris selalu ada satu partai saja yang memerintah, sebab sistem pemilihan Inggris bersifat sistem mayoritas yang menguntungkan partai terkuat. Di Bundestag biasanya tidak ada satu partai yang memegang mayoritas. Maka untuk pemilihan kanselir pada umumnya harus dibentuk koalisi.
Menjelang pemilihan kanselir terjadi perundingan intensif antara partai-partai yang hendak membentuk pemerintahan bersama. Secara detail dicari kesepakatan mengenai pembagian kementerian antara partai-partai peserta, mengenai kementerian yang akan dipertahankan dan yang akan diciptakan. Kepada partai yang lebih kuat dalam persekutuan itu diberi hak mengisi jabatan kanselir federal. Selanjutnya partai peserta menyepakati rencana kerja pemerintah untuk tahun-tahun berikutnya. Hasil perundingan koalisi itu dituangkan dalam perjanjian koalisi. Baru setelah rampungnya tahap itu, kanselir federal akan dipilih. Perundingan antarpartai koalisi selanjutnya mempersiapkan dan mendampingi keputusan pemerintah. Jika sebelum dipilihnya Bundestag yang baru sudah tak ada lagi kesamaan pandangan politik, jalan keluar yang dapat ditempuh ialah penggantian kanselir. Untuk mengganti kanselir melalui mosi tidak-percaya konstruktif, pada waktu yang sama harus dipilih kanselir baru. Cara menarik kembali kepercayaan yang ofensif ini memaksa parlemen terlebih dahulu membentuk mayoritas pemerintahan baru yang sanggup bekerja, sebelum dapat menjatuhkan kanselir. Usaha seperti itu baru dua kali dilakukan dan hanya satu kali, pada tahun 1982, berhasil. Kanselir Helmut Schmidt (SPD) menerima mosi tidak percaya, dan Helmut Kohl (CDU) dipilih sebagai penggantinya.
Di lain pihak kanselir federal dapat setiap saat mengajukan mosi kepercayaan kepada Bundestag untuk menguji apakah ia masih didukung sepenuhnya oleh partai-partai koalisi. Apabila kanselir kalah dalam votum kepercayaan, artinya jika sebagian dari mayoritas pemerintahan menarik dukungannya, Bundestag dapat dibubarkan. Keputusan mengenai pembubaran parlemen dan dengan demikian mengenai pemilihan umum berada di tangan presiden federal. Sebagai alternatif, kepala negara dapat meminta kepada partai-partai yang terwakili di dalam Bundestag untuk mengusahakan pembentukan pemerintah baru.
Kekalahan sungguh-sungguh dalam votum kepercayaan tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik Federal Jerman. Yang terjadi sebanyak tiga kali ialah kekalahan yang disepakati di muka: Anggota parlemen dari partai-partai pemerintahan atau menteri memberikan suara abstain untuk menjatuhkan pemerintah (1972, 1982, 2005). Jalan ini ditempuh untuk memungkinkan pemilihan Bundestag baru sebelum waktunya. Konstitusi memang tidak membuka jalan lain untuk mencapai hal itu. Namun jalan itu hanya dapat ditempuh atas persetujuan Presiden dan dianggap kontroversial dari segi yuridis.
Dewan Parlementer yang memutuskan undang-undang dasar pada tahun 1949 mengacu kepada contoh perdana menteri Inggris ketika membahas kewenangan kanselir. Alat kekuasaan yang dimiliki perdana menteri itu persis sama dengan milik kanselir. Namun dalam kenyataan, kuasa kanselir jauh lebih kecil dibandingkan dengan kuasa perdana menteri Inggris. Dalam sistem parlementer Inggris selalu ada satu partai saja yang memerintah, sebab sistem pemilihan Inggris bersifat sistem mayoritas yang menguntungkan partai terkuat. Di Bundestag biasanya tidak ada satu partai yang memegang mayoritas. Maka untuk pemilihan kanselir pada umumnya harus dibentuk koalisi.
Menjelang pemilihan kanselir terjadi perundingan intensif antara partai-partai yang hendak membentuk pemerintahan bersama. Secara detail dicari kesepakatan mengenai pembagian kementerian antara partai-partai peserta, mengenai kementerian yang akan dipertahankan dan yang akan diciptakan. Kepada partai yang lebih kuat dalam persekutuan itu diberi hak mengisi jabatan kanselir federal. Selanjutnya partai peserta menyepakati rencana kerja pemerintah untuk tahun-tahun berikutnya. Hasil perundingan koalisi itu dituangkan dalam perjanjian koalisi. Baru setelah rampungnya tahap itu, kanselir federal akan dipilih. Perundingan antarpartai koalisi selanjutnya mempersiapkan dan mendampingi keputusan pemerintah. Jika sebelum dipilihnya Bundestag yang baru sudah tak ada lagi kesamaan pandangan politik, jalan keluar yang dapat ditempuh ialah penggantian kanselir. Untuk mengganti kanselir melalui mosi tidak-percaya konstruktif, pada waktu yang sama harus dipilih kanselir baru. Cara menarik kembali kepercayaan yang ofensif ini memaksa parlemen terlebih dahulu membentuk mayoritas pemerintahan baru yang sanggup bekerja, sebelum dapat menjatuhkan kanselir. Usaha seperti itu baru dua kali dilakukan dan hanya satu kali, pada tahun 1982, berhasil. Kanselir Helmut Schmidt (SPD) menerima mosi tidak percaya, dan Helmut Kohl (CDU) dipilih sebagai penggantinya.
Di lain pihak kanselir federal dapat setiap saat mengajukan mosi kepercayaan kepada Bundestag untuk menguji apakah ia masih didukung sepenuhnya oleh partai-partai koalisi. Apabila kanselir kalah dalam votum kepercayaan, artinya jika sebagian dari mayoritas pemerintahan menarik dukungannya, Bundestag dapat dibubarkan. Keputusan mengenai pembubaran parlemen dan dengan demikian mengenai pemilihan umum berada di tangan presiden federal. Sebagai alternatif, kepala negara dapat meminta kepada partai-partai yang terwakili di dalam Bundestag untuk mengusahakan pembentukan pemerintah baru.
Kekalahan sungguh-sungguh dalam votum kepercayaan tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik Federal Jerman. Yang terjadi sebanyak tiga kali ialah kekalahan yang disepakati di muka: Anggota parlemen dari partai-partai pemerintahan atau menteri memberikan suara abstain untuk menjatuhkan pemerintah (1972, 1982, 2005). Jalan ini ditempuh untuk memungkinkan pemilihan Bundestag baru sebelum waktunya. Konstitusi memang tidak membuka jalan lain untuk mencapai hal itu. Namun jalan itu hanya dapat ditempuh atas persetujuan Presiden dan dianggap kontroversial dari segi yuridis.
Negara Federasi
Bentuk negara federasi yang ada di Jerman bersifat rumit. Negara terdiri dari tingkat pusat berupa federasi dan 16 negara bagian. Undang-undang dasar menetapkan hal-hal yang harus ditangani oleh federasi, dan hal lain yang diurus oleh negara bagian. Dilihat dari aspek ini, sistem federal Jerman mirip dengan sistem di berbagai negara federasi lain. Kehidupan bernegara di Jerman pada dasarnya diatur oleh undang-undang federal. Sebaliknya para warga hampir selalu berurusan dengan kantor administrasi negara bagian, atau dengan kantor kotapraja dan komune yang bertindak atas nama negara bagian. Hal itu sesuai dengan prinsip kesubsideran. Prinsip itu diterapkan oleh undang-undang dasar dengan tujuan mengkombinasikan keuntungan negara kesatuan dengan keuntungan negara federasi. Warga dari negara federasi lain sehari-hari jauh lebih sering bertemu dengan pegawai instansi federasi.
Menurut undang-undang dasar, taraf kehidupan di seluruh Jerman harus dapat diperbandingkan. Faktor penentu yang penting bagi taraf kehidupan itu ialah kebijakan politik di bidang ekonomi dan sosial. Dalam tatanan keuangan Jerman tidak diberi ruang gerak yang berarti kepada negara bagian untuk membiayai tugas mereka. Semua jenis pajak yang pemasukannya tinggi diatur dengan undang-undang federal. Dengan catatan bahwa undang-undang seperti itu harus memperoleh persetujuan Majelis Federal, Bundesrat. Sebagian dari jenis pajak tersebut seluruhnya masuk ke kas federasi atau ke kas negara bagian, sebagian lain dibagi antara federasi dan negara bagian, di antaranya jenis pajak yang pemasukannya sangat besar. Dalam hal ini negara federasi Jerman mirip dengan negara kesatuan. Walau begitu, negara-negara bagian mengendalikan sebagian besar dari kapasitas administrasi negara seluruhnya. Jadi, unsur-unsur federalistis mendominasi administrasi negara di Jerman. Kantor-kantor administrasi negara bagian melaksanakan undang-undang yang berlaku di negara bagian yang bersangkutan. Namun di samping itu instansi negara bagian tersebut mengeksekusi juga bagian terbesar dari undang-undang federal.
Di masa lalu, banyaknya tugas yang diserahkan kepada negara bagian menyebabkan adanya beberapa negara bagian yang terjerumus dalam utang besar. Maka pada tahun 2009 diputuskan perubahan konstitusi yang melarang pengambilan kredit baru oleh negara bagian mulai 2020, dan yang membatasi volume utang baru dari federasi mulai tahun 2016 pada maksimal 0,35 persen dari produk domestik bruto – kecuali dalam hal terjadinya krisis ekonomi (rem utang). Ada tiga tugas negara sebagai keseluruhan yang dilaksanakan oleh negara bagian secara mandiri: Hal-hal yang menyangkut sekolah, termasuk perguruan tinggi, keamanan dalam negeri, termasuk kepolisian, serta perwujudan swatantra komunal. Dalam hak ikut-menentukan cukup luas yang dimiliki oleh Bundesrat, negara-negara bagian mendapat imbalan bagi kedudukan lebih tinggi yang ditempati federasi di bidang pembuatan undang-undang.
Menurut undang-undang dasar, taraf kehidupan di seluruh Jerman harus dapat diperbandingkan. Faktor penentu yang penting bagi taraf kehidupan itu ialah kebijakan politik di bidang ekonomi dan sosial. Dalam tatanan keuangan Jerman tidak diberi ruang gerak yang berarti kepada negara bagian untuk membiayai tugas mereka. Semua jenis pajak yang pemasukannya tinggi diatur dengan undang-undang federal. Dengan catatan bahwa undang-undang seperti itu harus memperoleh persetujuan Majelis Federal, Bundesrat. Sebagian dari jenis pajak tersebut seluruhnya masuk ke kas federasi atau ke kas negara bagian, sebagian lain dibagi antara federasi dan negara bagian, di antaranya jenis pajak yang pemasukannya sangat besar. Dalam hal ini negara federasi Jerman mirip dengan negara kesatuan. Walau begitu, negara-negara bagian mengendalikan sebagian besar dari kapasitas administrasi negara seluruhnya. Jadi, unsur-unsur federalistis mendominasi administrasi negara di Jerman. Kantor-kantor administrasi negara bagian melaksanakan undang-undang yang berlaku di negara bagian yang bersangkutan. Namun di samping itu instansi negara bagian tersebut mengeksekusi juga bagian terbesar dari undang-undang federal.
Di masa lalu, banyaknya tugas yang diserahkan kepada negara bagian menyebabkan adanya beberapa negara bagian yang terjerumus dalam utang besar. Maka pada tahun 2009 diputuskan perubahan konstitusi yang melarang pengambilan kredit baru oleh negara bagian mulai 2020, dan yang membatasi volume utang baru dari federasi mulai tahun 2016 pada maksimal 0,35 persen dari produk domestik bruto – kecuali dalam hal terjadinya krisis ekonomi (rem utang). Ada tiga tugas negara sebagai keseluruhan yang dilaksanakan oleh negara bagian secara mandiri: Hal-hal yang menyangkut sekolah, termasuk perguruan tinggi, keamanan dalam negeri, termasuk kepolisian, serta perwujudan swatantra komunal. Dalam hak ikut-menentukan cukup luas yang dimiliki oleh Bundesrat, negara-negara bagian mendapat imbalan bagi kedudukan lebih tinggi yang ditempati federasi di bidang pembuatan undang-undang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar